Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
DPR Ancam Gunakan Hak Angket Terkait ACFTA
November 25th 2009
 

Keputusan pemerintah dalam memposisikan industri dalam negeri sudah siap menyambut free trade agreement, dipertanyakan.

DPR kembali menggertak Pemerintah. Sejumlah anggota parlemen dari Komisi VI berniat menggulirkan hak angket terkait kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA). Hak angket ditujukan atas kerugian yang diderita industri dalam negeri karena pemberlakukan tarif bebas bea produk impor melalui FTA.

Dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian, Rabu (25/11), anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mengatakan hak angket terkait ACFTA mungkin dianggap perlu terkait adanya penjelasan dari pemerintah soal pertanggungjawaban Menteri Perdagangan mengenai kesiapan Indonesia menyongsong ACFTA. Padahal menurutnya, industri dalam negeri belum siap. “Itu akan dicetuskan nanti di 2010. Kami minta pertangungjawaban menteri perdagangan,” tegasnya.


Menurut Nasril, jika memang nanti angket bergulir, maka yang patut dipertanyakan adalah soal keputusan pemerintah dalam memposisikan industri dalam negeri, apakah sudah siap menyambut FTA. Sedangkan soal usulan pencopotan menteri perdagangan, diakuinya tidak akan menyelesaikan masalah.

 

Begitu juga dengan Mukhamad Misbakhun. Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS ini mengatakan, FTA yang ditandatangani, selalu merugikan industri dalam negeri. Oleh karena itu, dirinya tak akan segan untuk mengajukan hak angket atas masalah ini.


Sementara itu anggota Komisi VI lainnya Airlangga Hartarto menuturkan, dalam mekanisme angket harus memiliki landasan yang kuat, termasuk soal kemungkinan pelanggaran undang-undang. Sedangkan ACFTA itu sendiri, katanya, sudah memiliki dasar agreement yang jelas. “Angket itu kan sekarang hanya Century. Kalau angket perlu ada pelanggaran undang-undang, FTA ini kan sudah ada kesepakatan agreement-nya,” ujarnya. Dia malah mengatakan pemerintah sebaiknya melakukan review ulang terhadap sektor-sektor industri apa saja yang belum dan sudah siap. Semuanya hal itu akan mengacu pada hasil masukan dari dunia usaha dan asosiasi melalui departemen perindustrian.

 

Seperti diketahui, dalam tingkat regional ASEAN, Indonesia telah sepakat melaksanakan ACFTA yang telah ditandatangani pada November 2002. Dalam ACFTA disepakati mengenai penurunan atau penghapusan tarif bea masuk yang terbagi dalam tiga tahap yaitu, pertama, early harvest programme (EHP) yakni penurunan atau penghapusan bea masuk seperti produk pertanian, kelautan perikanan, makanan minuman dan lain-lain, yang dilakukan secara bertahap sejak 1 Januari 2004 hingga 0 persen pada 1 Januari 2006.


Kedua, Normal Track 1 (NT 1) dan NT 2. Khusus untuk NT 1 yaitu penurunan bea masuk hingga menjadi 0% sejak 20 Juli 2005 hingga menjadi 2010. Sedangkan untuk NT 2 diterapkan hingga 0 persen pada tahun 2012. Ketiga Sensitive Track (ST) dan Highly Sensitive Track (HST), yakni untuk produk kategori ST penurunan hingga 0-20 persen dilakukan mulai 2012 sampai dengan 2017 dan selanjutnya menjadi 0-5 persen pada tahun 2018. Untuk kategori HST sampai dengan 0-50 persen mulai dilakukan pada tahun 2015.

 

Minta Ditunda

Hingga kini sedikitnya tujuh asosiasi sektor industri akan mengajukan keberatan di forum Asean dan meminta penundaan pemberlakukan FTA tersebut. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengakui bahwa tujuh sektor industri, yakni baja, tekstil, makanan minuman, alas kaki, mainan anak-anak, petrokemikal, dan elektronik, telah meminta kepada Departemen Perindustrian untuk merenegosiasi FTA tersebut. “Akan saya coba untuk merenegosiasikan dengan asosiasi-asosiasi yang belum siap tersebut, dan saya pertemukan dengan Departemen Perdagangan,” kata mantan Ketua Umum Kadin ini.


Dikatakan Hidayat, keberatan dari tujuh sektor industri itu akan diajukan secara tertulis dan disampaikan kepada negara Asean lainnya untuk meminta perpanjangan atau penundaan, yang selanjutnya akan diberitahukan kepada pemerintah China. Namun, sambil mengajukan penundaan pemberlakuan FTA Asean-China, sambungnya, industri dalam negeri harus mengejar ketertinggalan daya saing. Hal ini diperlukan agar saat penundaan selesai, industri dalam negeri sudah siap menghadapi serbuan produk impor. Kendati demikian, renegosiasi semacam ini kemungkinan cukup berat mengingat tenggat waktu tinggal sebulan lagi.

 

Keunggulan produk China dibanding produk lokal memang tak bisa dipungkiri. Mantan Koordinator Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) periode 1993-1995 Hartarto Sastrosoenarto pun mengakui keunggulan kompetitif negeri tirai bambu China dalam bidang industri dan perdagangan. Oleh sebab itu, katanya, perjanjian perdagangan bebas antara China dengan Indonesia sebaiknya dihindari. “Free trade bagus lah, tapi jangan dengan China,” ucapnya. Menurut Hartarto, keunggulan industri China sangat kuat terutama di sektor mesin dan elektronik, sehingga akan sulit bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara tersebut.

 

sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us