Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Rekening Diblokir, Putri Mantan Bupati Gugat KPK
November 29th 2009
 

Pengacara berpendapat sebelum pemblokiran harusnya ada pemberitahuan. Penggugat menggunakan putusan Mahkamah Agung sebagai dasar.

 

 

Tengku Fera Wahyuni memutuskan mengambil langkah hukum. Perempuan 25 tahun itu menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain KPK, turut dia gugat Bank Negara Indonesia (BNI) dan BNI Pekanbaru, Riau. Penyebabnya, rekening atas nama Fera di bank plat merah itu diblokir KPK.

 

Apa hubungan Fera dengan KPK? Fera bukan seorang tersangka atau terdakwa kasus korupsi. Ia adalah putri dari Tengku Azmun Jaafar, mantan Bupati Pelalawan Riau. Tengku Azmun adalah terpidana kasus korupsi yang perkaranya ditangani KPK. Oleh karena sang ayah adalah bagian dari perkara ini, Fera dengan terpaksa ikut menggugat ayahnya.

 

Majelis hakim diketuai Nugroho mulai menyidangkan gugatan Fera pada Rabu (25/11) kemarin. Dalam gugatannya Fera meminta para tergugat membayar ganti rugi materiil dan immateriil, total senilai Rp1,35 miliar. Namun pihak bank belum hadir. Walhasil rencana memediasi para pihak sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 urung dilaksanakan. “Mediasi belum bisa dilakukan,” jelas Nugroho.

 

Kuasa hukum Fera, SF Marbun meminta KPK mengembalikan uang senilai Rp1,1 miliar yang terlanjur diblokir di Bank BNI. Ada tiga rekening deposito atas nama Fera yang diblokir KPK saat menyidik perkara Tengku Azmun. Jumlah totalnya, ya, Rp1,1 miliar tadi. Marbun menduga, KPK memblokir rekening kliennya karena mengira uang di rekening tersebut merupakan hasil kejahatan. Padahal, kata Marbun, uang Fera di BNI tak ada sangkut pautnya dengan perkara Tengku Azmun Jaafar.

 

Argumentasi Marbun bukan tanpa dasar. Putusan Mahkamah Agung memang menghukum Tengku Azmun 11 tahun penjara. Di dalam putusan yang sama, Mahkamah menyatakan rekening milik Fera tak ada relevansinya dengan kasus sang ayah. "Rekening ini tak ada relevansinya. Tidak terkait dengan perkara Tengku Azmun Ja'far," ujarnya.

 

Pada 11 September 2009 lalu sebenarnya Marbun sudah mengajukan permohonan ke KPK agar rekening kliennya dibuka kembali. Menurut Marbun, KPK tidak memberikan respon sesuai yang diharapkan. Itu sebabnya, Fera memutuskan untuk melayangkan gugatan ke pengadilan. “Dasar gugatannya perbuatan melawan hukum," kata Marbun saat ditemui di PN Jakarta Selatan, Rabu kemarin.

 

Alih-alih mengaktifkan kembali rekening di BNI, sepekan setelah mendaftarkan gugatan pada 30 Oktober 2009 KPK malah melakukan penyitaan terhadap uang Fera. Tengku Azmun Jaafar pun enggan meneken surat penyitaan. Alasannya, kata Marbun,  uang tersebut bukan harta benda miliknya, melainkan milik anak perempuannya, Tengku Fera Wahyuni. "Dari sebelumnya hanya diblokir kini menjadi sitaan," ujarnya

 

Kuasa hukum Fera lainnya, Hidayat menuturkan jika KPK ingin melakukan pemblokiran, seyogiayan memberitahukan kepada kliennya. Namun hal itu tidak dilakukan. "Sehingga BNI tanggung renteng tergugat," katanya.

 

Merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK, kata Marbun, bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan komisi KPK berwenang untuk memerintahkan kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa ataupun pihak lain yang terkait. Jika berpedoman pada pasal tersebut, memang benar KPK berhak memblokir bahkan menyita. Namun pada kenyataanya, menurut Marbun rekening kliennya  tidak terdapat relevansi dengan perkara Tengku Azmun ja'far sebagaimana putusan Mahkamah Agung.

 

Lantaran pihak tergugat II tidak hadir, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda persidangan. Sidang akan dilanjutkan pada 16  Desember 2009 dengan pihak tergugat lengkap hadir di ruang sidang. "Agenda memanggil pihak-pihak yang belum hadir," ujar hakim Nugroho.

 

Ditemui usai persidangan, Fungsional Biro Hukum KPK Indra Bati menuturkan akan tetap menghadapi gugatan tersebut sesuai dengan prosedur hukum. Meski begitu, ia enggan membeberkan lebih jauh strategi apa yang akan digunakan menghadapi sidang selanjutnya. "Saya belum tahulah nanti kira-kira starteginya seperti apa," ujarnya.

 

Indra mengaku respek dengan upaya hukum yang dilakukan penggugat. "Bukan karena mau melawan, tapi mencari keadilan di sini (pengadilan--red)," ujarnya. Atas persidangan perdana yang singkat, Indra enggan berkomentar. "Saya belum bisa respon atau apa yang akan kita lakukan. Mediasi aja belum dilakukan karena dua pihak belum datang," pungkasnya.

 

Sekedar mengingatkan, Tengku Azmun Jaafar merupakan terpidana dalam kasus korupsi penerbitan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau hutan tanaman  untuk 15 perusahaan yang tak memenuhi syarat. Tengku Azmun divonis 11 tahun penjara di Pengadilan Tipikor. Tengku Azmun juga  mesti membayar denda sebesar Rp500 juta dan membayar uang pengganti sebesar Rp12,367 miliar.

 

Dalam upaya penerbitan surat ijin kepada 15 perusahaan yang tak memenuhi syarat itu, Tengku Azmun telah menerima uang sebesar Rp1 miliar. Alhasil, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,2 triliun. Tidak puas atas putusan tersebut, lantas Tengku Azmun mengajukan banding. Bukannya keringanan hukuman yang didapat, justru sebaliknya.

 

Pengadilan Tinggi malah menjatuhkan hukuman menjadi 16 tahun penjara. Tengku Azmun melalui tim kuasa hukumnya pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan kasasi Mahkamah Agung  menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara dan membayar denda Rp11,367 miliar. Kini, Tengku Azmun Jaafar mendekam dibalik jeruji di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang.

 

Sumber: HukumOnline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us