Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
4 RUU Dephan Tak Prioritas
November 30th 2009
 

Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro terkejut, empat rancangan undang-undang yang diusung Departemen Pertahanan tidak lolos disetujui untuk dibahas sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah 2010.

Meski demikian, Purnomo menyatakan belum akan bersikap karena masih akan mempelajarinya terlebih dahulu secara internal.

Pernyataan itu disampaikan Menhan, Senin (30/11) di Jakarta, seusai hadir dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR. Ia bersama dengan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso beserta ketiga kepala staf angkatan.

”Saya, kan, baru tahu tadi dari Pak Guntur (Guntur Sasono dari Fraksi Partai Demokrat). Kami akan mempelajarinya dahulu. Soalnya, kan, yang Dephan ajukan ada empat RUU untuk Prolegnas 2010, seperti RUU Komponen Cadangan, RUU Keamanan Nasional, RUU Rahasia Negara, dan RUU Peradilan Militer,” ungkap Purnomo.

Menurut Purnomo, dalam periode 2009-2014 Dephan memang mengajukan total 22 produk RUU, dengan 4 RUU yang tadinya diprioritaskan untuk diajukan dan dibahas tahun depan. Hampir keempat RUU itu sebelumnya pernah mengundang kontroversi.

Seperti RUU Rahasia Negara, yang seperti diwartakan sebelumnya terkesan dipaksakan untuk digolkan pada akhir masa kerja DPR dan pemerintah periode 2004-2009. Menyusul kontroversi dan penolakan yang sangat keras di kalangan masyarakat sipil, pemerintah mencabut RUU itu dari DPR.

Produk RUU Keamanan Nasional pun bernasib tidak jauh berbeda. Penolakan, selain muncul dari kalangan masyarakat sipil, juga dari dalam pemerintah. Jika kekhawatiran di masyarakat sipil muncul akibat menyikapi isi salah satu pasal, populer disebut ”pasal kudeta”, yang berisi ketentuan yang memungkinkan pengerahan kekuatan unsur militer, dalam kondisi tertentu, tanpa terlebih dahulu disetujui legislatif.

Kekhawatiran di kalangan pemerintah, khususnya Polri, muncul lantaran penolakan kepolisian untuk ditempatkan di bawah departemen tertentu. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, institusi itu ditempatkan langsung di bawah Presiden pascapemisahannya dari TNI (dahulu ABRI) pascareformasi.

Menyikapi kebuntuan yang terjadi saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lalu ”menunda” proses penyusunannya oleh Dephan. RUU itu kemudian diserahkan melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ke Lembaga Ketahanan Nasional agar dirumuskan kembali.

Penjelasan soal tidak dimasukkannya keempat produk RUU usungan Dephan dalam Prolegnas 2010 disampaikan Guntur Sasono, anggota Komisi I DPR, dalam rapat kerja itu. Kepastian tentang hal itu diputuskan dalam rapat Badan Legislatif (Baleg) DPR pada hari yang sama.

”Mohon maaf, dari keempat RUU itu masih belum bisa masuk untuk disetujui pembahasannya pada Prolegnas 2010. Kami meyakini resistensi masyarakat terhadap keempat RUU itu masih tinggi sehingga tidak ingin terjadi seperti kemarin, pemerintah menarik sendiri RUU usulannya (RUU Rahasia Negara),” ungkap Guntur.

Guntur menambahkan, dalam Prolegnas 2010 produk RUU yang akan dibahas terkait isu sektor keamanan adalah RUU tentang Intelijen Negara..

sumber : kompas.com

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us