Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Pakta Integritas Antikorupsi Masih Sebatas Formalitas
November 30th 2009
 

Kurang dari 50 % instansi Pemerintah yang sudah melaporkan upaya dan hasil pemberantasan korupsi di instansinya. Implementasi Pakta Integritas sangat bergantung pada komitmen pimpinan puncak instansi.

 

 

Selama lima tahun terakhir, banyak penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintahan yang menandatangani Pakta Integritas. Kementerian Negara BUMN malah sudah menerapkan kewajiban Pakta Integritas dalam pengisian posisi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, dan Direksi Badan Usaha Milik Negara. Bahkan menurut Mochammad Ichsani, Inspektur Kementerian Negara BUMN, Pakta Integritas sudah merupakan bagian dari implementasi program good corporate governance di BUMN sejak 2002 silam.

 

Penandatanganan Pakta Integritas cepat menjalar ke banyak instansi, dan selalu dikaitkan dengan upaya mencegah perbuatan korupsi para pejabat negara. Setiap ada pelantikan pejabat eselon satu atau dua, biasanya diiringi dengan penandatanganan Pakta Integritas. Konsepnya, Pakta Integritas merupakan pengembangan pengelolaan pemerintahan dan bisnis yang fair, wajar, transparan, dan akuntabel. Selain itu, memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk mengawasi seluruh aktivitas pemerintahan dan bisnis. Dalam bahasa sederhana Pakta Integritas merupakan janji pejabat atau pelaku bisnis untuk tidak melakukan suap atau tindak pidana korupsi.

 

Sayang, meskipun semakin banyak penyelenggara negara yang menandatangani, Pakta Integritas masih sering dipandang sebagai formalitas saja. Usai penandatanganan, janji untuk tidak melakukan suap, korupsi dan perbuatan tercela lainnya tinggal sebatas janji.

 

Kesan bahwa Pakta Integritas masih terkesan formalitas diakui Pelaksana Tugas Deputi Meneg Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Bidang Pengawasan, Tasdik Kinanto. “Dokumen Pakta Integritas selalu ditandatangani, namun terdapat kesan dipatuhi secara formalitas saja,” kata Tasdik dalam Seminar Nasional tentang Pakta Integritas di Indonesia yang diselenggarakan Kementerian PAN di Jakarta, Senin (30/11).

 

Posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) versi Transparansi Internasional memang semakin baik. Tasdik malah mencatat perkembangan upaya pemberantasan korupsi pasca Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam lima tahun terakhir, Tasdik mengklaim, terjadi kenaikan prosentase perbaikan IPK Indonesia hingga 250 persen. Bersamaan dengan Inpres tersebut, Pakta Integritas menjadi slogan di hampir semua instansi pemerintahan dan bisnis.

 

Tetapi, Tasdik juga mengakui laporan perbuatan korupsi di instansi pemerintah nngalami peningkatan. Jika pada 2005, sebanyak 15,7 persen laporan yang masuk dari instansi pemerintah, naik menjadi 33,5 persen pada 2006. Selanjutnya, menjadi 42 persen pada 2007, dan 50 persen pada 2008 lalu. Angka-angka ini menunjukkan rendahnya komitmen di lingkungan instansi pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. “Gambaran ini menyimpulkan kurang dari 50 persen instansi pemerintah telah melaporkan upaya dan hasil pemberantasan korupsi di instansinya,” jelas Tasdik saat memberikan pengarahan pada seminar tersebut.

 

Konsep BTP

Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Soy M Pardede menegaskan bahwa kalangan dunia usaha sebenarnya juga memiliki komitmen untuk mendukung Pakta Integritas. Sejak 1999, organisasi kalangan usaha itu sudah menerapkan konsep Bersih, Transparan, dan Profesional (BTP). Beberapa badan usaha malah sudah menyusun modul-modul antikorupsi dalam aktivitas perusahaan. Jika Pakta Integritas benar-benar diterapkan, Soy Pardede yakin iklim pasar bisa kondusif, dunia usaha swasta berkembang pesat. “Pemberdayaan pasar bisa lebih optimal,” ujarnya.

 

Mochammad Ichsani menambahkan bahwa para pemangku kepentingan di perusahaan, baik pengurus maupun karyawan, harus memiliki “bahasa yang sama untuk perusahaan”. Bahasa dimaksud adalah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, sehingga perusahaan dijalankan secara akuntabel dan beretika.

 

Pakta Integritas adalah jiwa pelaksanaan Inpres No. 5 tahun 2004. Meskipun substansi yang diperjanjikan pada setiap instansi pemerintahan dan bisnis berbeda, pada prinsipnya ada empat hal yang diperjanjikan dalam Pakta Integritas. Pertama, janji dan komitmen untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Kedua, janji untuk melaksanakan penerapan kebijakan, penghargaan dan sanksi (reward and punishment) secara konsisten. Ketiga, janji melibatkan forum pemantau independen yang berasal dari masyarakat dalam pelaksanaan Pakta Integritas. Keempat, komitmen untuk menanggung segala konsekuensi jika melanggar komitmen dalam Pakta Integritas.

 

Masalahnya, seperti diakui Tasdik Kinanto, Pakta Integritas masih dipatuhi secara ‘formalitas’ belaka. Substansinya belum benar-benar dilaksanakan. Dan, yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya kejenuhan dari lembaga-lembaga pemantau pelaksanaan Pakta Integritas tersebut.

 

sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us