Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Antasari Minta Chandra Menjaga Martabat KPK
December 01th 2009
 

Penyadapan dilakukan dengan merujuk pada UU Pemberantasan Tipikor dan Undang-Undang KPK.

 

Antasari Azhar dan Chandra M Hamzah kembali bertemu. Kedua pria yang pernah menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu bersua di ruang sidang PN Jakarta Selatan dengan status yang berbeda. Antasari duduk sebagai terdakwa, Chandra tampil sebagai saksi.

 

Pertemuan itu rupanya dimanfaatkan betul oleh Antasari untuk menitipkan pesan. Antasari, terdakwa kasus pembunuhan berencana, meminta kepada Chandra untuk menjaga harkat dan martabat komisi yang pernah dia pimpin. Permintaan itu secara khusus disampaikan Antasari pada saat kedua bersalaman.

 

Kepemimpinan di KPK menjadi porak poranda setelah tiga orang pimpinannya tersandung masalah hukum. Antasari terseret kasus pembunuhan berencana, sedangkan Chandra dan Bibit Samad Rianto terjerat tuduhan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Ironisnya, penyidikan yang dilakukan polisi antara lain merujuk pada testimoni dan laporan Antasari. Perkara Chandra dan Bibit akhirnya tidak berlanjut ke pengadilan setelah Kejaksaan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).

 

Bagi Juniver Girsang, pengacara Antasari, permintaan tersebut membuktikan di satu sisi kliennya masih sangat mencintai KPK, dan di sisi lain masih berhubungan baik dengan pimpinan lain. Pesan itu bisa pula menepis dugaan bahwa Antasari hendak menghancurkan institusi KPK setelah ia terseret kasus hukum yang menghebohkan. “Tolong dijaga harkat dan martabat KPK,” kata Antasari kepada Chandra, seperti ditirukan Juniver.

 

Chandra didaulat penuntut umum sebagai saksi atas kasus pembunuhan  Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnain. Tampil di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/12), Chandra dicecar sejumlah pertanyaan dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa terutama menyangkut penyadapan.

 

Chandra berkisah. Pada awal pada akhir 2008, Antasari pernah menyampaikan keluhan atas teror yang terjadi pada istri dan dirinya. Namun keluhan tersebut tidak hanya disampaikan kepada Chandra, melainkan disampaikan pada rapat struktural KPK. “Pernah ada kejadian tapi tempatnya tidak detail. Istri terdakwa pernah didatangi orang kemudian orang tersebut memaki-maki. Sampaikan kepada suami anda. Jangan bongkar kasus korupsi karena kami tahu suami anda”. Kejadian tersebut, sambung Chandra, terjadi pada awal Januari 2009.

 

Selain itu, Chandra melanjutkan, Antasari pernah juga bercerita masalah yang sama di ruang kerja  Antasari. Dalam ruang tersebut terdapat Antasari, Chandra dan Direktur Pengolahan Data dan Informasi KPK, Budi Ibrahim. Antasari menulis beberapa nomor telepon selular pada secarik kertas kepada Ibrahim. Dari sanalah dimulai penyadapan.

 

Sebelumnya, Budi menyodorkan formulir penyadapan dan meminta Chandra menekennya. Chandra beralasan, bidang pengolahan data dan informasi berada di bawah kepemimpinannya. “Proses itu ada formulir administrasi. Kemudian diajukan  ke saya karena saya pimpin pengolahan data dan informasi,” ujarnya

 

Penasaran, Penuntut umum Cirus Sinaga meminta Chandra menjelaskan prosedur penyadapan yang berlaku di KPK. Dijelaskan Chandra, penyadapan bisa dilakukan dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Permintaan penyadapan dapat diminta oleh pihak terkait. “Tentu saja nomor-nomor itu terkait dugaan tindak pidana,” ujarnya.

 

Ditambahkan Chandra, KPK berwenang melakukan penyadapan terhadap dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Penyadapan merujuk pada UU Pemberantasan Tipikor dan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK. Sehingga, penyadapan dilakukan tidak dibatasi jangka waktu. Meskipun demikian, peraturan internal KPK menentukan batas waktu 30 hari. Setelah waktu itu lewat, dilakukan evaluasi.

 

Atas penyadapan terhadap nomor telepon Nasrudin, Chandra mengaku tidak diberi laporan secara tertulis, melainkan laporan lisan. “Pak ini tidak ada tindak pidana terornya. Ya, sudah sampaikan kepada terdakwa,” ujarnya.  Lantaran tidak terdapat tindak pidana, Ibrahim meminta kepada Chandra untuk memperpanjang jangka waktu penyadapan.

 

Formulir perpanjangan jangka waktu penyadapan kemudian disodorkan kembali oleh Budi Ibrahim kepada Chandra. “Formuir saya tanda tangani,” ujarnya. Setelah itu nomor telepon selular Nasrudin pun kembali disadap. Namun penyadapan kedua, tidak juga diketemukan indikasi adanya tindak pidana. Sehingga, oleh KPK pun tidak diperpanjang penyadapan. “Laporan kedua tidak bunyi. Maka kami tutup. Setelah itu tidak ada perpanjangan lagi,” ujarnya. Pengertian istilah tidak bunyi, kata Chandra, adalah tidak diketemukan tindak pidana.

 

Sejak peristiwa pembunuhan Nasrudin mencuat dan penahanan terhadap Antasari, pimpinan di KPK melakukan rapat. Hasil rapat tersebut membentuk satuan tugas yang dipimpin Handoyo Sudrajat. Satgas tersebut bertugas untuk menyelidiki kasus tersebut. Chandra mengaku tidak mengetahui hasil laporan satgas. “Karena saya terlanjur dinon-aktifkan. Jadi saya tidak mengetahui. Dan itu bukan di bawah pimpinan saya,” ujarnya.

 

Saat rehat sidang, Guniver Girsang mengaku puas terhadap keterangan Chandra di muka persidangan. Antasari sendiri mengaku senang bertemu Chandra. Tak lupa Antasari mengucapkan selamat kepada Chandra yang kemungkinan akan kembali ke KPK. Beda halnya dengan Antasari yang masih harus mempertanggungjawabkan dugaan pembunuhan itu di hadapan majelis hakim. “Ini kesempatan baik sekali bertemu dengan Chandra. Saya ucapkan selamat sebentar lagi kembali ke KPK,” pungkasnya.

 

 

sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us