Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
PT Argo Intan Griyatama Dimohonkan Pailit
December 01th 2009
 

Perkara kepailitan ini berawal dari sengketa utang piutang perjanjian sewa guna usaha. PT Argo Intan Griyatama masih memiliki tunggakan utang kepada PT Hanil Bakrie Finance Company, perusahaan pembiayaan yang izin usahanya telah dicabut Menteri Keuangan.

 

 

Sejak Mei-Oktober 2005, PT Argo Intan Griyatama menunggak utang sebesar Rp29,883 miliar. Empat tahun berselang, PT Argo Intan membayar sisa utang sebesar Rp7 miliar sehingga sisa utang berjumlah Rp22,883 miliar. Jumlah inilah yang ditagih melalui permohonan pailit.

PT Hanil Bakrie Finance Company mengajukan permohonan pailit terhadap PT Argo Intan Griyatama. Para penjamin utang juga ikut jadi sasaran. Mereka adalah Benny Lucman, John Lucman, James Lucman dan PT Asindoindah Griyatama. Permohonan itu diajukan akhir Oktober lalu ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kini persidangan perkara No. 61/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST sudah memasuki tahap pembuktian.

 

Sebelumnya pada Agustus lalu, Menteri Keuangan mencabut izin usaha pembiayaan PT Hanil Bakrie Finance melalui Keputusan Menteri Keuangan Kep-253/KM.10/2009 tanggal 10 Agustus 2009.

 

Sengketa utang piutang itu bersumber dari Perjanjian Sindikasi Pembiayaan Sewa Guna Usaha pada 12 Desember 1996. Lewat perjanjian itu, PT Argo Intan mendapat kucuran dana aS$15 miliar untuk pengambilalihan Mal Diamon di Cikokol, Tangerang. Sang penyandang dana itu adalah PT Bakrie Finance Corporation sebesar AS$6,5 miliar, PT Gajah Surya Finance AS$5 miliar, PT Hanil Bakrie Finance AS$2 miliar dan PT Koexim BDN Finance AS$1,5 miliar.

 

Sementara, terhadap para penjamin diikat dengan tiga akta jaminan pribadi (borgtocht) dan akta jaminan perusahaan. Dalam akta itu, penjamin setuju membayar semua jumlah utang dan menyatakan menanggalkan semua hak utama dan eksepsi sebagaimana Pasal 1843, 1848 dan 1849 KUHPerdata.

 

Dalam perjalanannya, PT Argo Intan diterpa krisis keuangan sehingga disepakati pemberian keringanan dan diskon utang pada 6 September 2004. Akta jaminan pribadi juga ditandatangani kembali pada saat yang sama sebagai bentuk penegasan komitmen.

 

Setelah didiskon, jumlah utang PT Argo Intan sebesar Rp45,974 miliar. Utang akan dibayar dengan cara mencicil 15 kali dengan 15 buah bilyet giro dalam jangka waktu setahun hingga 1 Oktober 2005.

 

Namun lagi-lagi, pembayaran utang tak lancar. Pada termin kedelapan dan kesembilan, bilyet giro PT Argo Intan tak bisa dicairkan lantaran rekeningnya ditutup. Walhasil, harus diganti dengan bilyet giro baru sehingga terjadi keterlambatan pembayaran.

 

Belakangan, terjadi masalah lagi. Sejak Mei-Oktober 2005, PT Argo Intan kembali menunggak utang sebesar Rp29,883 miliar. Empat tahun berselang, PT Argo Intan membayar sisa utang sebesar Rp7 miliar sehingga sisa utang berjumlah Rp22,883 miliar. Jumlah inilah yang ditagih melalui permohonan pailit.

 

Berdasarkan berkas jawaban, kuasa hukum para termohon dari Pandika & Associates membantah jumlah utang PT Argo Intan sebesar Rp22,883 miliar. Sesuai kesepakatan penyelesaian utang lease pada 13 Juli 2009, jumlah utang yang disepakati Rp13,9 miliar. Pembayaran akan dilakukan dua termin, pertama Rp7 miliar dan kedua Rp6,9 miliar.

 

Menurut Leo, pembayaran termin pertama berjalan mulus. Pembayaran kedua juga demikian, hanya masih ‘nyangkut’ di tangan notaris Jafrizolfi. PT Argo Intan memang menitipkan bilyet giro sebesar Rp6,9 miliar ke notaris. Namun, PT Hanil Bakrie belum mengambil titipan bilyet giro itu karena belum membayar pajak.

 

Permohonan pailit PT Hanil Bakrie juga dinilai prematur. Sebagai pemberi pinjaman (lessor), PT Hanil Bakrie belum menghitung objek lease yang dibiayai dalam perjanjian leasing terhadap tagihan utang. Dengan begitu, dapat dilihat apakah masih ada sisa utang atau justru ada uang yang harus dikembalikan pada peminjam. Hal itu bertentangan dengan pola pembiayaan leasing pada umumnya sehingga permohonan pailit harus ditolak.

 

Selain itu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dinilai tidak berwenang mengadili sengketa utang piutang PT Hanil Bakrie dan para termohon. Para pihak sepakat menunjuk pengadilan negeri jika terjadi masalah dalam pembayaran utang sesuai kesepakatan penyelesaian utang lease pada 13 Juli 2009.

 

sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us