Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Izin Penyadapan Memang Harus Lewat Pengadilan
December 06th 2009
 

Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan mengatakan di seluruh dunia prosedur penyadapan harus lewat pengadilan. Pengamat menilai pengaturan yang jelas mengenai penyadapan justru menguntungkan KPK.

 

 

Polemik seputar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan yang sedang disusun oleh Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) menuai protes dari sejumlah kalangan. Tindakan ini dinilai membahayakan pemberantasan korupsi. Pasalnya, selama ini proses penyadapan dalam kasus korupsi dilakukan dengan mudah. Tanpa harus direpotkan dengan prosedur meminta izin ke instansi lain.

 

Salah satu yang disoroti adalah perlunya izin ketua pengadilan bila penyidik dari lembaga penegak hukum akan melakukan penyadapan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Rancangan Peraturan Pemerintah Penyadapan bakal menghambat usaha penyelidikan pemberantasan korupsi yang dilakukan komisi. RPP akan menghambat efektifitas KPK membongkar dan menangkap tangan koruptor kelas kakap.

 

“Sepertinya, ada upaya pelemahan penyelidikan kasus korupsi,” tegas penasihat KPK Abdullah Hehamahua, Jumat (4/12). Menurutnya, RPP itu akan menggembirakan koruptor dan calon koruptor. “Apalagi, jika KPK harus lebih dulu meminta izin menyadap pada Pengadilan Negeri, peluang bocornya operasi KPK sangat tinggi,” kata Abdullah.

 

Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan berpendapat lain. Ia mengaku setuju dengan aturan penyadapan harus mendapat izin dari pengadilan. Namun, ia tak setuju dengan keterlibatan Menkominfo dalam proses penyadapan. “Mereka bukan penegak hukum,” ujarnya di Gedung MA, Jumat (4/12). Sebelumnya, Menkominfo Tifatul Sembiring mengutarakan penegak hukum harus meng-order ke Depkominfo terlebih dahulu ketika melakukan penyadapan. Baru kemudian, izin pengadilan baru bisa dikantongi.

 

Menurut Bagir, para penegak hukum bisa langsung meminta izin penyadapan ke ketua pengadilan. Ia menambahkan, di belahan dunia manapun, penyadapan memang harus melalui izin pengadilan. “Di seluruh dunia memang begitu,” tuturnya. Alasannya, karena ini terkait dengan hak asasi manusia setiap warga negara. 

 

Lebih lanjut Bagir menjelaskan, penyadapan tanpa prosedur yang ketat berpotensi melangggar hak asasi manusia. “Itu kan hak orang untuk berkomunikasi dan hak rahasia institusi. Itu harus dijamin oleh UU dan telah dijamin oleh UUD 1945,” jelasnya. Ia mengatakan bila hak ini diacak-acak berarti penegak hukum telah melanggar konstitusi. 

 

Pasal 28F UUD'45 memang menyebutkan 'Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia'.

 

Bagir juga menolak alasan KPK bahwa izin penyadapan hanya memperlambat proses penegakkan hukum. Ia mengatakan lamanya proses yang harus dilalui adalah resiko dari penegakan hukum. “Kalau mau gampang, tidak perlu ada hukum. Langsung kita tangkap saja,” sindirnya.

 

Peneliti Lembaga untuk Independensi Peradilan (LeIP) Arsil menilai pengaturan yang tegas soal penyadapan justru menguntungkan KPK. Ia mengatakan selama ini KPK selalu dipersoalkan ketika melakukan penyadapan. Misalnya, ketika KPK menyadap percakapan Kabareskrim Susno Duaji dengan Lucas, pengacara Budi Sampurna, dalam kasus Bank Century. “Banyak yang menanyakan apakah KPK berwenang menyadap bukan kasus korupsi,” ujarnya.

 

Apalagi, Pasal 19 ayat (2) UU Advokat menegaskan advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan kliennya, termasuk tidak bisa disadap. Karenanya, Arsil berpendapat perlu aturan yang jelas yang bisa menjawab tudingan-tudingan miring ini. “Bila tak ada aturan yang jelas, pimpinan KPK berpotensi kembali dikriminalisasi dalam melakukan penyadapan,” tambahnya. 

 

Namun, Arsil tak sependapat bila aturan penyadapan diatur dalam Peraturan Pemerintah. “Harusnya diatur oleh undang-undang,” tuturnya. Bagir pun berpendapat senada. Alasannya, penyadapan ini termasuk pembatasan hak asasi manusia maka sudah sepatutnya warga negara terlibat merumuskan aturannya.

 

“Kalau di negari lain diatur dalam UU. Karena ini mengurangi hak asasi manusia. Tidak ada pengurangan hak asasi manusia yang tidak diatur oleh rakyat sendiri,” ujar Bagir. Maksudnya, aturan ini harus melalui UU yang dibuat oleh DPR yang merepresentasikan rakyat.

 

 

sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us