Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Menafsirkan Rumusan ‘Demi Kepentingan Hukum’ Dalam KUHAP
December 08th 2009
 

Salah satu alasan penghentian penuntutan dalam KUHAP adalah demi kepentingan hukum. Tak banyak yang paham apa makna rumusan tersebut. Bagir Manan mencoba membantu menjelaskan.

 

 

Kasus Bibit-Chandra akhirnya dihentikan. Pasca jaksa penuntut umum menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP), dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu tidak lagi berstatus tersangka. Namun, sejumlah kalangan mengkritisi alasan jaksa menghentikan penuntutan itu. Bahkan, sudah ada yang mendaftarkan praperadilan ke pengadilan untuk menggugat terbitnya SKPP tersebut.

 

Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP memang telah menyebutkan bahwa tiga syarat penerbitan SKPP adalah kurang cukup bukti, perbuatan yang disangkakan bukan tindak pidana, dan/atau demi kepentingan hukum. Dalam kasus Bibit-Chandra ini, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy tidak secara tegas merujuk kepada tiga alasan itu. Marwan justru menggunakan alasan lain seperti aspek yuridis dan aspek sosiologis.

 

Namun, bila ditarik benang merah, alasan yang digunakan jaksa penuntut umum itu lebih dekat ke opsi terakhir dalam KUHAP, yakni demi kepentingan hukum. Pasalnya, Marwan mengaku jaksa memiliki cukup bukti dan keukeuh bahwa perbuatan yang dilakukan Bibit-Chandra adalah tindak pidana. Kuasa Hukum Bibit-Chandra, Alexander Lay pun menangkap bahwa alasan terakhir dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang digunakan oleh jaksa. “Saya menangkap mereka menggunakan alasa demi hukum,” tuturnya. 

 

Lalu, apakah makna rumusan demi kepentingan hukum yang tertera dalam KUHAP tersebut? Para pakar hukum pun tak pernah sepakat dengan definisi hukum. Sehingga tak banyak orang atau ahli hukum yang paham mengenai rumusan demi kepentingan hukum itu.  “Itu kalimat yang banyak ahli hukum yang tak bisa menyelesaikannya,” ujar Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, di Gedung MA, akhir pekan lalu. Ia menegaskan tak ada teori yang menjelaskan makna demi kepentingan hukum.

 

Namun, Bagir mencoba menguraikan pemahamannya terhadap rumusan ‘demi kepentingan hukum’. Ia menjelaskan makna rumusan tersebut sebenarnya adalah demi kepentingan tujuan hukum. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ini menyebut beberapa contoh tujuan hukum. Yakni, ketertiban umum atau rasa keadilan. “Bila kasus dipaksakan dikhawatirkan tujuan hukum itu tidak tercapai,” ujarnya.

 

Bagir mengakui memang akan terjadi perdebatan mengenai tujuan hukum yang dicapai. Apalagi, tujuan hukum itu beragam. “Biasanya sih kami memaknai seperti itu. Memang benar ada perbedaan tujuan hukum. Silahkan debat. Mudah-mudahan ada yang buat disertasi tentang hal ini. Biar jadi doktor,” selorohnya.

 

Meski begitu, Bagir menolak bila alasan sosiologis yang digunakan untuk menghentikan penuntutan. “Yang membuat pertimbangan sosiologis segala macam itu adalah hakim. Bukan jaksa,” tuturnya. Menurut Bagir, jaksa bertugas membuktikan perkara. “Pembuktian itu hukum. Itu menurut saya,” tambahnya. 

 

Lain Bagir, Lain Mantan Hakim Agung M Yahya Harahap. Ia menggunakan alasan yang cukup simpel dalam menafsirkan makna demi kepentingan hukum. Penulis Buku Hukum Acara Pidana ini menyebutkan tiga contoh alasan demi hukum.

 

Pertama, bila tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Kedua, perkaranya ne bis in idem, sebuah prinsip hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada putusan yang menghukum atau membebaskannya Ketiga, perkaranya sudah daluwarsa dengan merujuk Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

 

Berdasarkan Pasal 78 KUHP ada beberapa masa daluarsa penuntutan suatu perkara pidana. Untuk perkara pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, masa daluarsanya adalah satu tahun. Enam tahun untuk kejahatan yang diancam pidana denda, kurungan atau penjara paling lama tiga tahun. Sementara untuk kejahatan yang ancaman pidananya lebih dari tiga tahun, masa daluarsanya adalah dua belas tahun. Terakhir adalah kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup dengan masa daluarsa 18 tahun.

 

sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us