Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Hakim Harus Peka Ungkap Penyiksaan Terhadap Terdakwa
December 08th 2009
 

Buku manual bagi hakim dan jaksa dalam upaya melawan penyiksaan diluncurkan. Dalam praktik, argumentasi tentang penyiksaan sering diabaikan hakim.

 

Mengapa dalam setiap awal sidang perkara pidana, hakim selalu menanyakan apakah terdakwa sehat? Filosofi pertanyaan itu sebenarnya bukan hanya untuk memastikan agar sidang bisa dilanjutkan, tetapi juga sebagai dasar bagi hakim untuk menelusuri apakah terdakwa mengalami penyiksaan atau perlakuan kejam selama berada di tangan penyidik atau penuntut umum.

Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pidana Khusus Djoko Sarwoko menegaskan pentingnya hakim untuk menelusuri dan memastikan apakah seorang terdakwa mengalami penyiksaan atau tidak selama proses penyidikan. Seorang hakim perlu memastikan itu dengan memperhatikan kondisi terdakwa. Jika terdakwa atau saksi-saksi mencabut BAP, bisa jadi merupakan indikator ketidakberesan dalam penyidikan. Intinya, Djoko Sarwoko meminta hakim mencermati kemungkinan terjadinya penyiksaan terhadap terdakwa atau saksi.

Djoko menyampaikan pandangan itu di sela-sela peluncuran buku Melawan Penyiksaan, Manual untuk Hakim dan Jaksa Penuntut di Jakarta, Jum’at (04/12). Pertanyaan hakim mengenai kesehatan terdakwa di awal sidang bisa digunakan untuk menelusuri kemungkinan terjadinya penyiksaan. “Secara tidak langsung hakim meminimalisir penyiksaan,” kata Ketua Muda MA Bidang Pidana Khusus itu.

Ditulis Conor Foley, buku manual tersebut telah banyak dipakai di dunia internasional. Buku ini adalah standar bagi jaksa dan hakim untuk meminimalisir atau mencegah penyiksaan ketika mereka menjalankan tugas.

Menurut Djoko, di antara penegak hukum lain, hakimlah yang paling memungkinkan untuk membuka terjadinya penyiksaan. Penyiksaan lebih berpotensi dibuka di pengadilan ketimbang di kepolisian atau kejaksaan. Kalaupun penyiksaan swaktu di kepolisian terungkap, biasanya kalau sudah berakibat fatal seperti luka berat atau tersangka meninggal dunia. Karena itu, kata Djoko, peran hakim sangat besar.

Sebenarnya KUHAP sudah memuat sejumlah upaya perlindungan kepada terdakwa atau saksi. Hakim bisa menggunakan instrumen hukum acara itu untuk memastikan penyiksaan tidak terjadi. Tetapi dalam praktik, satu per satu kisah penyiksaan di penyidikan terungkap ke permukaan justeru setelah orang yang disiksa divonis bersalah oleh hakim. Terdakwa sudah terlanjur menjalani hukuman baru ketahuan pelaku utama. Setelah ditelusuri ternyata terdakwa terpaksa mengaku karena tidak tahan mengalami penyiksaan.

Salah satu kasus sensasional terkait penyiksaan ini adalah pembunuhan Asrori di Jombang, Jawa Timur. Polisi menjerat Devid Eko Prayitno dan Imam Chambali alias Kemat melakukan pembunuhan berencana. Keduanya divonis bersalah oleh pengadilan. Namun belakangan terungkap pelaku pembunuhan sebenarnya adalah Very Idham Henyansyah alias Ryan. Ryan didakwa melakukan pembunuhan teman sejenis di Depok. Dalam persidangan kasus inilah terungkap perbuatannya membunuh Asrori. Dugaan ini diperkuat tes DNA.

Pengacara Devid dan Kemat akhirnya mengajukan peninjauan kembali (PK). Adanya penyiksaan dijadikan sebagai bagian dari argumentasi PK, seperti tertuang dalam memori PK berikut. “Dalam perkara ini terungkap bahwa baik pemohon PK maupun Imam Chambali alias Kemat mengalami penyiksaan untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan berencana sampai muncul pemeriksaan saksi mahkota dengan memanfaatkan kebingungan dan ketidaktahuan hukum dari masing-masing pelaku”.

Hakim yang menyidangkan perkara ini di tingkat pertama hingga kasasi diduga mengabaikan penyiksaan itu karena lebih percaya keterangan saksi verbalisan, yang tak lain adalah polisi sendiri. “Pengajuan saksi verbalisan adalah dagelan gaya kampung yang dilakukan sekadar untuk memenuhi syarat formil jumlah saksi,” begitu argumentasi pemohon PK.

Bagaimana sikap MA pada tingkat PK? Dalam putusan No. 90 PK/Pid/2008, majelis hakim yang diketuai Djoko Sarwoko –beranggotakan Artidjo Alkostar dan I Made Tara– tak menyinggung dan memberikan pendapat atas penyiksaan terhadap pemohon PK. Hakim hanya mempertimbangkan adanya novum error in subjektif. Alasan tentang kekeliruan nyata judex facti, meliputi penyiksaan dan saksi verbalisan, ditepis majelis PK. Malahan, majelis PK menganggap judex facti sudah memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya pembuktian.

Protokol Opsional

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Agung Putri, berpendapat sudah waktunya Indonesia meratifikasi Protokol Opsional Konvensi PBB Menentang Penyiksaan (OPCAT). Optional Protocol ini adalah suatu perjanjian hak asasi manusia internasional yang dapat disepakati oleh negara-negara untuk meningkatkan pencegahan terhadap penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan kejam lainnya. “Kami akan terus kampanyekan,” kata Agung Putri.

OPCAT menawarkan kunjungan berkala oleh badan internasional yang bersifat pencegahan ke seluruh tempat dimana orang-orang dirampas atau kemungkinan dirampas kemerdekaannya. Misalnya ke dalam penjara, rumah tahanan di kepolisian dan kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan

Protokol Opsional ini diadopsi  Sidang Umum PBB pada 2002, dan setelah diratifikasi 20 negara resmi berlaku sejak 2006 lalu. Hingga sekarang, Indonesia belum meratifikasi meskipun sudah masuk dalam rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM).

Meskipun di tingkat internasional Indonesia belum meratifikasi, kata Agung Putri, Elsam akan terus mendorong agar prinsip-prinsip pencegahan penyiksaan, khususnya dalam proses hukum, dapat diterapkan. Promosi tentang mekanisme pencegahan dan penghapusan penyiksaan ke lembaga-lembaga penegak hukum terus dilakukan.
 

sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us