Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Pengalihan Piutang PT Indosal Sah
December 08th 2009
 

Majelis hakim menyatakan perjanjian pengalihan piutang PT Indosal sah menurut hukum. Karena itu Fireworks berhak menagih. PT Indosal dinyatakan wanprestasi karena tak kunjung membayar utang.

Satu lagi sengketa perjanjian pengalihan piutang (cessie) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terungkap di pengadilan. Hanya, kali ini BPPN tidak menjadi pihak dalam perkara No. 207/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST itu. Pihak yang bersengketa adalah Fireworks Investments (BVI) Ltd versus PT Indosal Satriatama. Fireworks Investments merupakan pemegang hak tagih atas utang PT Indosal sebesar Rp5 miliar.

Mulanya, PT Indosal berutang pada PT Hastin International Bank (Bank Hastin) pada Februari 1998. Bertindak selaku penjamin utang adalah Marconi Salim, Liem Henry, Liem Henky, Liem Henky, Liem Hendry, Johannes Lembon dan Djoni Prananto.

Dalam perjalanannya, BPPN membekukan usaha Bank Hastin sehingga seluruh putang dan hak tagih pun beralih ke BPPN. Setelah di tangan BPPN, hak tagih beralih lagi ke PT Pembiayaan Artha Negara. Hingga akhirnya sampai ke tangan Fireworks.

Fireworks kemudian melakukan penagihan. Namun hingga kini utang belum juga dilunasi. Fireworks pun meradang. Melalui kuasa hukumnya, Toni Rianto Hutapea, PT Indosal melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Mei 2009 lalu. Para penjamin utang juga jadi sasaran gugatan.

Setelah persidangan mulai bergulir pada Oktober 2009, majelis hakim yang diketuai Maryana akhirnya menjatuhkan putusan, Selasa (8/12). Hasilnya, Fireworks berhasil memenangkan gugatan terhadap PT Indosal. Majelis hakim menyatakan PT Indosal terbukti wanprestasi lantaran tak membayar utang pada Fireworks.

Konsekuensinya, PT Indosal harus membayar utang pokok sebesar Rp5 miliar ditambah bunga 6 persen. Bunga  itu dihitung sejak awal perjanjian hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). PT Indosal harus menanggung renteng hukuman itu bersama dengan penjamin utang.

Putusan itu lebih rendah dari tuntutan Fireworks. Dalam petitumnya, Fireworks menuntut pembayaran bunga Rp6,3 miliar dan denda Rp11,9 miliar sehingga tagihan berjumlah Rp23,255 miliar.

Menurut majelis hakim, tuntutan pembayaran bunga tidak adil karena terlalu tinggi. Sementara, setelah bunga ditetapkan 26 persen per tahun, PT Indosal didera krisis ekonomi. Soal denda, majelis hakim berpendapat sejak awal, Fireworks mengetahui bahwa tagihan sudah macet. “Tidak selayaknya menagih denda,” kata Maryana.

Perjanjian Cessie Sah
Majelis hakim menyatakan perjanjian cessie antara BPPN dan PT Pembiayaan Artha Negara yang tertuang dalam akta cessie No. 112 sah menurut hukum. Pengalihan itu dilakukan pada 20 November 2003. Begitupula dengan perjanjian cessie antara PT Pembiayaan Artha Negara dengan Fireworks pada 9 Februari 2004. pengalihan itu tertuang dalam Akta No. 26 yang dibuat dihadapan notaris Sutjipto. 

Syarat sahnya pengalihan piutang, kata majelis, harus dibuat akta cessie dan dilakukan oleh orang yang berwenang. Berdasarkan akta cessie itu, Fireworks berkedudukan sebagai kreditur, sedangkan PT Indosal sebagai debitur. Peralihan hak tagih itu juga telah diberitahukan pada PT Indosal sesuai korespondensi pasca-ditandatanganinya akta cessie.

PT Indosal sendiri menyatakan Fireworks tidak memiliki kapasitas untuk menggugat karena perjanjian pengalihan utang tidak sah. Gugatan juga dinilai kurang pihak lantaran tak menyeret BPPN dan notaris pembuat akta cessie sebagai tergugat. PT Indosal juga menilai pengalihan piutang itu cacat hukum. Sebab tidak melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). .

Namun eksepsi PT Indosal itu ditolak majelis hakim. Menurut majelis hakim dengan beralihnya hak tagih, BPPN dan notaris tak perlu ditarik sebagai pihak dalam gugatan.

Soal perlu tidaknya RUPS, majelis hakim menilai pengalihan piutang dari BPPN ke tangan lain merupakan upaya penyelamatan perbankan dalam keadaan krisis. Hal itu sesuai dengan tugas dan wewenang BPPN berdasarkan PP No. 17 Tahun 1999 dan Keppres No. 34 Tahun 1998. “Karena keadaan luas biasa itu maka alasan tergugat dikesampingkan,” kata Maryana.

Untuk menagih utang itu, Fireworks pernah mengajukan permohonan pailit terhadap PT Indosal 2004 lalu. Perkaranya teregister No. 28/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. Namun permohonan itu kandas karena pembuktian pailit tidak sederhana.

Sebelumnya, perjanjian jual beli piutang PT Timor Putra Nasional  dengan BPPN juga bermasalah. Vista Bella selaku pemegang hak tagih berseteru dengan Menteri Keuangan. Bahkan saling gugat menggugat. Gugatan Menkeu terhadap Vista Bella sendiri kandas. Sementara, gugatan Vista Bella terhadap Menkeu berakhir dengan perdamaian.

Sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us