Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
KPPU Akan Jatuhkan Hukuman Buat Pejabat
December 09th 2009
 

KPPU akan menjatuhkan sanksi sesuai Pasal 47 UU No. 5/1999 pada pejabat pemerintah jika terbukti terlibat dalam persekongkolan tender. Selama ini rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin tidak efektif. Upaya hukum pidana akan dilakukan agar ada efek jera.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agaknya geram dengan kondisi pengadaan barang dan jasa yang terus diselimuti persekongkolan. Dalam tiap putusannya, komisi anti monopoli itu selalu merekomendasikan penjatuhan sanksi disiplin bagi panitia tender. Nyatanya, tren persekongkolan tender terus meningkat.

Tengok saja jumlah laporan perkara pengadaan barang dan jasa di KPPU. Pada 2008, dari 230 laporan yang masuk ke KPPU, 79 persen atau sekitar 189 laporan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Pada 2009 terjadi peningkatan. Hingga November 2009, dari 205 laporan, 85 persen adalah perkara pengadaan barang dan jasa. “Ini sudah akut,” kata Kepala Biro Humas KPPU, A. Junaidi di gedung KPPU, Rabu (9/12).

 

Tak mau tinggal diam, KPPU akan melakukan strategi penegakan hukum baru. Yakni dengan menjatuhkan sanksi pada panitia atau pejabat publik yang terlibat dalam persekongkolan. Sama seperti pelaku usaha lain, KPPU akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan Pasal 47 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Aplikasi sanksi terhadap pejabat itu akan diterapkan pada 2010 mendatang,” kata Junaidi.

 

Sanksi berdasarkan Pasal 47 itu meliputi perintah untuk menghentikan kegiatan yang anti persaingan, penetapan pembayaran ganti rugi dan denda minimal Rp1 miliar dan maksimal Rp25 miliar.

 

Strategi penegakan hukum itu merupakan taktik tahap ketiga KPPU. Di tahap pertama, KPPU tidak menjadikan panitia tender atau pejabat publik sebagai terlapor. Kemudian yang kedua diubah menjadi terlapor namun tidak dijatuhi sanksi sesuai Pasal 47. Di tahap ketiga inilah, KPPU ingin memberikan efek jera bagi pejabat yang terlibat dalam persekongkolan tender.

 

Mengapa KPPU menjatuhkan sanksi? Karena sesuai dengan Pasal 1 angka 5 tentang definisi pelaku usaha, faktanya posisi pejabat publik dalam tender sebagai pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan ekonomi. “Ada transaksi perdata sehingga tidak sepenuhnya dalam posisi pejabat publik,” ujar Junaidi. Karena itu dimungkinkan penjatuhan sanksi seperti pelaku usaha lain.

 

Nampaknya KPPU ingin menafsirkan lebih luas definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5. Pasal itu sendiri berbunyi pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

 

Namun, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, kurang setuju jika KPPU menggunakan Pasal 1 angka 5 untuk menjerat panitia tender. Menurut pakar hukum persaingan usaha ini, pasal yang paling tepat digunakan justru Pasal 22 sendiri, yakni mengenai persekongkolan tender. Pasal 22 menyebutkan, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Nah, panitia tender, lanjut Ningrum, bisa dikategorikan sebagai pihak lain.

 

Terlepas dari masalah itu, yang jelas KPPU menilai rekomendasi pendisiplinan bagi pegawai yang menjadi pantia tender kurang efektif. Pasalnya, rekomendasi itu tergantung dari atasan panitia tender. Sementara, dari hasil pemeriksaan KPPU tak jarang, panitia bersifat netral dalam proses tender. Sang atasan justru melakukan intervensi terhadap panitia. Walhasil, rekomendasi KPPU jadi melempem karena pelaksanaan rekomendasi tergantung itikad dari si atasan. “Tidak ada deterrent effect,” kata Junaidi.

 

Nantinya, KPPU tidak hanya menjatuhkan sanksi pada panitia yang menjadi terlapor. Jika terbukti terlibat, bos panitia tender juga bisa dijatuhi hukuman, meskipun tidak menjadi terlapor. Sekretariat KPPU dalam proses verifikasi laporan dapat menentukan siapa-siapa saja pihak yang dapat dikategorikan sebagai terlapor.

 

Bahkan dalam rancangan Peraturan Komisi tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, pelapor yang identitasnya terbuka ingin mengajukan tuntutan ganti rugi dapat ‘menuntut’ terlapor langsung di persidangan KPPU. Ke depan, KPPU merencanakan persidangan akan terbuka untuk umum layaknya persidangan di pengadilan.

 

Upaya Pidana

Jika upaya itu masih tidak mempan, KPPU akan melangkah pada upaya hukum pidana. Pasal 44 ayat (4) menentukan, jika putusan KPPU tidak dijalankan maka KPPU akan melimpahkan kasus itu ke penyidik. Dengan kata lain, pelaku usaha yang dihukum akan berurusan dengan polisi. Putusan KPPU sendiri akan menjadi bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penyelidikan.

 

KPPU juga akan menggunakan Pasal 48 untuk menjerat pelaku usaha yang membandel. Pasal itu menentukan sanksi pidana bagi pelanggar UU No. 5/1999. “Pokoknya jangan sampai pejabat berperan dalam persekongkolan sehingga upaya pidana sebagai ultimum remedium akan kita lakukan,” ujar Junaidi.

 

Jika bersinggungan dengan perkara korupsi, KPPU akan menyerahkan proses hukum pada penegak hukum. Unsur perbuatan melawan hukum dalam korupsi, kata Junaidi, bisa terpenuhi jika terbukti ada persekongkolan tender sesuai putusan KPPU. Hal itu pernah terjadi dalam kasus pengadaan tinta di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan terdakwa anggota KPU Rusadi Kantaprawira.

 

sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us