Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Pertamina Ajukan Perlawanan Eksekusi Putusan ICC
December 13th 2009
 

Pertamina menilai putusan ICC cacat hukum sehingga tidak bisa dieksekusi. Karena itu Pertamina mengajukan perlawanan atas putusan ICC ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

 

PT Pertamina (Persero) dan Pertamina EP agaknya kekeuh menolak hukuman International Chamber of Commerce (ICC). Berbagai upaya hukum terus dilakukan untuk mementahkan putusan arbitrase ICC. Mulanya, Pertamina mengajukan permohonan pembatalan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun permohonan Pertamina kandas lantaran dinilai tak memenuhi syarat batal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999.

Tak puas, Pertamina lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sembari menunggu pengiriman berkas kasasi ke MA, Pertamina melayangkan gugatan perlawanan pihak (partai Verzet) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PT Lirik Petroleum kembali disasar sebagai terlawan. Gugatan itu didaftarkan kuasa hukum Pertamina dari Remy & Partners pada pertengahan November 2009 dan teregister No. 445/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST.

 

Rencananya, persidangan akan digelar pada Rabu (15/12) pekan depan. Bertindak selaku majelis hakim Sugeng Riyono. Sebelumnya, Sugeng juga memimpin persidangan atas permohonan pembatalan arbitrase.

 

Pascaputusan ICC, melalui kuasa hukumnya Anita Kolopaking, majelis arbiter mendaftarkan putusan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 21 April lalu. Partial Award (Putusan Awal) 22 September 2008 dan Final Award (Putusan Akhir) 27 Februari 2009 didaftarkan sebagai putusan arbitrase internasional. Pendaftaran itu disertai dengan permintaan eksekuator sesuai Pasal 66 UU No. 30/1999.

 

Akta pendaftaran putusan arbitrase itu tercatat dalam akta No. 02/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lalu telah menerbitkan penetapan eksekuatur No. 4571 pada 23 April 2009. Di saat PT Lirik menunggu penetapan aanmaning, Pertamina mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ICC ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 11 Mei 2009.

 

Tujuh bulan berselang setelah putusan didaftarkan, tepatnya 6 November, Pertamina menerima panggilan aanmaning (teguran) dari juru sita pengadilan. Isi aanmaning memerintahkan Pertamina menghadap ketua pengadilan pada 17 November 2009. Pertamina juga diminta memenuhi kewajiban sesuai amar putusan ICC.

 

Majelis arbiter menghukum Pertamina membayar ganti rugi sebesar AS$ 34,495 juta kepada PT Lirik lantaran melanggar Enhanced Oil Recovery (EOR) Contract. Dalam Final Award, majelis arbitrase juga menghukum Pertamina untuk mengganti kerugian sebesar AS$ 34,172 juta dan biaya perkara sebesar AS$ 323.250. Pertamina juga dihukum membayar bunga 6 persen setiap tahun dari jumlah ganti rugi sejak Final Award dijatuhkan hingga putusan dieksekusi.

 

Untuk menangkis aanmaning itulah Pertamina mengajukan permohonan perlawanan eksekusi. Dalil yang diajukan pun tak jauh berbeda dengan permohonan pembatalan arbitrase. Dari berkas perlawanan, kuasa hukum Pertamina yang digawangi M. Yahya Harahap, menilai putusan arbitrase cacat yuridis. Bila dieksekusi menimbulkan rusak dan hancurnya nilai-nilai kepatuhan dan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

 

Putusan Domestik

Kuasa hukum Pertamina berpendapat putusan ICC merupakan putusan arbitrase nasional (domestik) karena tempat arbitrase di Jakarta. Dengan begitu, putusan ICC harus mencantumkan irah-irah “Demi Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam putusannya. Sebaliknya, putusan ICC minus irah-irah itu.

 

Selain itu, putusan arbitrase dinilai melanggar ketertiban umum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mendudukan Pertamina sebagai pemegang otoritas kuasa pertambangan minyak dan gas (migas). Selaku kuasa, Pertamina berhak mewakili pemerintah dan mengendalikan kebijakan penetapan status komersial suatu lapangan pertambangan produksi.

 

Dengan otoritas itu, Pertamina memiliki hak eksklusif sehingga posisinya tidak mutlak sejajar dengan pihak kontraktor dan investor dalam memenuhi pelaksanaan suatu perjanjian. Hal itu berlaku pula dalam EOR Contract antara Pertamina dan PT Lirik.

 

EOR Contract sendiri mencantumkan pernyataan hukum yang mendudukan dan menempatkan perusahaan negara (Pertamina) memiliki kuasa pertambangan eksklusif untuk Migas

 

Namun putusan arbitrase menampik kewenangan Pertamina. Dalam pertimbangannya, majelis arbitrase menyatakan pertamina tidak memiliki diskresi tanpa batas dan harus memutuskan dengan merujuk pada ketentuan dan jiwa dari EOR Contract. Kontrak itu mengikat secara hukum dimana Pertamina secara sukarela masuk dalam perjanjian tersebut bersama PT Lirik sehinga mengikat kedua belah pihak. Tindakan Pertamina yang menolak persetujuan status komersial yang diajukan PT Lirik keliru.

 

Permohonan pendaftaran dan permintaan eksekutor dinilai tidak memenuhi syarat Pasal 67 ayat (2) huruf c UU No. 30/1999. Seharusnya disertai surat keterangan dari perwakilan diplomatik RI di negara tempat putusan arbitrase internasional itu ditetapkan. Isinya, menyatakan negara pemohon terikat baik secara bilateral maupun multilateral dengan Indonesia perihal pengakuan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

 

Akibatnya, penetapan aanmaning No. 029/2009.EKS tgl 23 Oktober 2009 tidak sah menurut hukum. Surat aanmaning tanggal 6 November 2009 yang diterbitkan berdasarkan penetapan aanmaning juga tidak sah sehingga putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi.

 

Berdasarkan dalil itu, dalam tuntutan provisi Pertamina meminta majelis hakim menunda atau menghentikan eksekusi. Karena proses kasasi masih berlangsung. Ditambah lagi Pertamina sedang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap majelis arbiter di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara No. 1388/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL itu masih dalam proses mediasi

 

Di Singapura, Pertamina juga melaporkan kuasa hukum PT Lirik lantaran diduga tidak memiliki praktik beracara untuk mewakili terlawan sebagai konsultan hukum saat arbitrase berlangsung. Selain menghentikan proses eksekusi, Pertamina menuntut PT Lirik membayar denda Rp10 juta setiap hari, bila terlawan ingkar memenuhi putusan provisi.

 

Sementara, petitum Pertamina dalam pokok perkara adalah menerima perlawanan untuk seluruhnya dan menyatakan perlawanan Pertamina tepat dan beralasan. Selain itu, tentu saja menyatakan bahwa putusan arbitrase ICC tidak dapat dieksekusi.

 

Di hubungi terpisah, kuasa hukum PT Lirik, Anita Kolopaking, menyebutkan upaya hukum berupa gugatan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pertamina dan Pertamina EP merupakan sesuatu hal yang tidak lazim dan mencari terobosan atau celah-celah hukum. "Ini tidak lazim. Yang menetapkan aanmaning itu kan pengadilan, berarti secara tidak langsung mereka menolak perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan," ujar Anita, saat dimintai komentarnya.

 

Kedua pelawan, katanya, mengajukan gugatan perlawanan eksekusi. Artinya, perlawanan yang diajukan oleh kedua perusahaan itu adalah mengacu pada penetapan yang dikeluarkan pengadilan terkait dengan aanmaning. "Mereka (Pertamina dan Pertamina EP, red) mengajukan perlawanan terhadap eksekusi. Tetapi setelah saya baca kok yang disebut-sebut soal putusan arbitrasenya. Mereka sengaja mencari-cari celah hukum melalui gugatan ini, karena tidak mau patuh melaksanakan putusan ICC," ucapnya.

 

sumber : hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us