Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
MA Lakukan Tes Hakim "Ad Hoc" Tipikor
December 14th 2009
 
Palembang - Hakim Agung HM Taufik didampingi Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung dan Koordinator Pidsus Kasasi MA mengawasi langsung ujian tes hakim "ad hoc" tindak pidana korupsi yang dilakukan serentak di tujuh provinsi di Indonesia.

"Calon hakim `ad hoc` nantinya ditugaskan di setiap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di tujuh provinsi yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Makassar, Palembang, Medan, dan Samarinda," kata HM Taufik di Palembang, Sumatra Selatan, Senin.

Ia mengatakan untuk mengisi hakim Pengadilan Tipikor dibutuhkan 61 calon hakim "ad hoc" pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding serta di Mahkamah Agung (MA).

"Diambil empat calon hakim untuk pengadilan tingkat pertama, empat untuk pengadilan tingkat banding masing-masing di tujuh Pengadilan Tipikor, dan lima hakim `ad hoc` di MA," kata Taufik yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel itu.

Ia mengatakan dalam waktu dekat MA akan membentuk Pengadilan Tipikor di tujuh kota tersebut, sehingga diperlukan hakim "ad hoc" tipikor.

"Selama ini hakim `ad hoc` tipikor hanya ada di MA, dan di daerah hanya mengandalkan hakim karir saja dalam menangani kasus korupsi," katanya.

Menurut dia, ujian penyaringan calon hakim `ad hoc` cukup unik, bisa diikuti kalangan akademisi, praktisi, pengacara, bahkan pegawai negeri sipil (PNS).

Namun, kata dia, bagi PNS yang dinyatakan lulus jadi calon hakim "ad hoc", yang bersangkutan harus mengambil cuti selama masih menjabat dalam kurun waktu lima tahun.

Ia mengatakan syarat bagi calon hakim "ad hoc" Pengadilan Tipikor tingkat pertama dan tingkat banding adalah lulus seleksi administrasi, berusia minimal 40 tahun, dan mempunyai pengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 15 tahun.

Sebelumnya, Juru bicara MA Hatta Ali mengatakan MA sampai awal 2010 akan membentuk tujuh Pengadilan Tipikor di tanah air untuk menindaklanjuti disahkannya Undang-undang (UU) Pengadilan Tipikor.

Ketujuh Pengadilan Tipikor tersebut yakni di Jakarta, Bandung, Semarang, Makassar, Palembang, Medan, serta Samarinda, dan MA akan menilai untuk tahap pertama pembentukkan Pengadilan Tipikor dilakukan pada kota besar yang volume perkaranya banyak.

Seusai seleksi administrasi akan diumumkan pelamar yang lolos seleksi administrasi di media massa untuk diberi tanggapan oleh masyarakat luas.

"Selanjutnya akan dilakukan penelitian intelijen untuk mengetahui "track record" calon Hakim Agung," katanya.

sumber : ANTARA News
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us