Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Pencalonan hakim MK jangan buang hakim progresif MA
December 14th 2009
 

Jakarta - Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) menyatakan proses pencalonan hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) jangan menjadi jalan untuk membuang hakim progresif di tubuh Mahkamah Agung (MA) dan peradilan di bawahnya.

"MA justru membutuhkan kader-kader hakim karier yang baik untuk dipertahankan, sementara MK relatif sedikit masalah, sehingga para hakim usulan MA bisa dengan mudah beradaptasi. Apalagi MA saat ini butuh para hakim senior yang secara akademis mumpuni," kata Ketua Badan Pengurus YLBHI Patra M Zen dalam rilisnya di Jakarta, Senin (14/12).

Patra menambahkan, siapa pun yang diajukan dan dipilih, proses seleksi dan putusannya mesti transparan.

Diberitakan sebelumnya, MK telah mengirim surat pemberitahuan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal berakhirnya masa jabatan dua hakim MK, yaitu Abdul Mukhtie Fadjar dan Maruarar Siahaan, masing-masing menginjak usia pensiun 67 tahun pada 24 dan 16 Desember 2009. 

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, lembaga pengusul memiliki waktu satu bulan setelah kekosongan untuk mengajukan pengganti. MA telah menyodorkan tiga nama dan meminta masyarakat untuk mengajukan masukan. Ketiganya yakni Daming Sanusi, Fadhil Sanusi dan Marni Emmy Mustafa. 

Berdasarkan catatan YLBHI, ketiganya memiliki gelar doktor. "Secara akademis tentu merupakan prestasi tersendiri untuk menjadi hakim MK," ujarnya. 

M. Daming Sanusi sempat menjadi anggota majelis hakim dalam pengadilan konseksitas kasus penyerangan dan tragedi 27 Juli di PN Jakarta Pusat pada 2003. Setelah menjadi hakim di PN Jakarta Pusat, ia menjadi Wakil Ketua PN Bekasi dan Ketua PN Palembang. Sementara, Fadhil Sanusi yang saat ini menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Sosok Fadhil tidak banyak dipublikasi di media. 

Selanjutnya, Marni Emma Mustafa, merupakan salah seorang hakim yang relatif banyak muncul di media. Ia merupakan ahli hukum paten dan hak kekayaan intelektual di lingkungan kekuasaan kehakiman. Ia merupakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc yang menjatuhkan pidana tiga tahun penjara kepada mantan Gubernur Timor Timur Abilio Jose Osorio Soares terkait peristiwa penyerangan Gereja Liquica pululan orang tewas dan luka, serta penyerangan terhadap rumah Manuel Vegas Carrascalo pada April 1999.

Kasus lainnya, yang menarik perhatian masyarakat yaitu persidangan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Edwin Soedarmo, yang menghukum terdakwa dua bulan kurungan karena tidak melaksanakan putusan P4P perihal pemberian kompensasi (pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan dan lainnya) yang menjadi hak pekerja PT Dirgantara Indonesia yang di PHK. Sebagai tambahan, Marni juga sempat memimpin sidang di PN Bandung terhadap terdakwa Kurdi Moekri, mantan Wakil Ketua DPRD Jabar terkait kasus dana kavling senilai Rp 33,375 miliar. PN Bandung memvonis 4 tahun penjara dan dikuatkan oleh PT pada 10 Juni 2006. Namun Majelis hakim MA mengabulkan permohonan kasasi Kurdi Moekri, dengan putusan dinyatakan bebas dari segala tuntutan (onslag).

sumber : PrimairOnline.com
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us