Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
LBH minta polisi tidak tutup-tutupi kesalahan anggotanya
December 16th 2009
 
Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum Jakarta meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia tidak menutup-nutupi anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran.
 
"Jaminan atas tidak berulangnya kembali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya dan tetap mendukung penegakan hukum termasuk bagi anggotanya yang terlibat," kata Kiagus Ahmad BS, dari LBH Jakarta, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/12).
 
Menurut Kiagus menjatuhkan vonis hukuman kurungan kurang dari 21 hari terhadap 4 anggota Polsek Depok kasus salah tangkat atas sejarah UI JJ Rizal oleh putusan sidang kode etik disiplin bukan berarti kasus ini selesai dengan begitu saja harus dilanjutkan ke proses pidana yang hingga sekarang tengah berjalan.
 
Kasus seperti salah tangkap dan diselingi pemukulan sudah sering terjadi selain JJ Rizal. Kasus Syahri Ramadhan 15 tahun yg ditangkap oleh Polsek Bojong Gede, Bogor,  karena dituduh mencuri laptop , namun pengadilan negeri Cibinong memutuskan  Ramadhan alias koko tidak bersalah , dan bebas.
 
Kemudian kasus Rico  Saputra, waria yang dituduh  telah mencuri  handphone. Rico dipukuli  secara beramai-ramai, disundut rokok, dikencingi , dilecehkan oleh sekitar 120 anggota kepolisian yang diduga berasal dari Polres Jakarta Selatan.
 
"Kami mengkritik  cara kepolisian  dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan anggota Kepolisian. Karena kepolisian tidak menjamin dan tidak terulang kembali terjadinya pelanggaran -pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya," katanya.
 
Menurutnya hal ini  didasari presepsi kepolisian dalam menyikapi kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya secara konservatif, tidak melihat akar persoalan sesungguhnya.

"Mereka menganggap pelanggaran tersebut cukup diselesaikan dengan pemberian sanksi disiplin saja. Namun ternyata, sanksi disiplin tidak cukup menjamin berhenti atau setidak-tidaknya berkurang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian," katanya.

sumber : primaironline
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us