Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
BUMN Dilaporkan ke KPK dalam Kasus Century
December 16th 2009
 
Jakarta - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan keterkaitan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kasus Bank Century ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami mendesak KPK mengusut keterkaitan sejumlah BUMN yang menyimpan dana di Bank Century," kata Koordiator MAKI, Boyamin Saiman setelah melapor ke KPK di Jakarta, Rabu.

Dalam laporan bernomor 3546/56/12/2009 itu, Boyamin menyertakan data rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 13 November 2008.

Menurut Boyamin, dalam rapat itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Siti Ch. Fadjrijah diminta oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk melaporkan nasabah besar Bank Century.

Boyamin menjelaskan, sebagian nasabah yang dilaporkan oleh Siti Fadjrijah adalah BUMN, yaitu Jamsostek dengan simpanan sebesar Rp212 miliar, PT Telkom (Rp165 miliar), PT Perkebunan Nusantara (Rp10 miliar), PT Asabri (Rp5 miliar), dan PT Wijaya Karya (Rp20 miliar).

Boyamin meminta KPK juga menelusuri keberadaan dana sejumlah BUMN itu di Bank Century. Menurut dia, simpanan dana BUMN di bank swasta menyalahi aturan perundangan.

"Seharusnya BUMN menyimpan dana di bank umum pemerintah," kata Boyamin.

Dalam laporannya, Boyamin juga menyoroti tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp689 miliar yang dikucurkan oleh Bank Indonesia kepada Bank Century dalam kurun waktu 14 November 2008 sampai 18 November 2008.

Laporan Keuangan Bank Century per 30 Desember 2008 menyebutkan, Bank Century masih memiliki kewajiban melunasi FPJP sebesar Rp689 miliar.

Namun, pada Laporan Keuangan Bank Century per Juni 2009, Bank Century sudah tidak memiliki kewajiban pelunasan FPJP.

Berdasar data yang ada, kata Boyamin, Bank Century telah melunasi FPJP kepada BI pada Februari 2009.

Boyamin menduga, pelunasan FPJP itu menggunakan dana yang dihimpun oleh Bank Century melalui penjualan efek.

"Kami menduga pelunasan FPJP menggunakan hasil penjualan efek itu," kata Boyamin.

Menurut Boyamin, Bank Century berhasil menjual efek hingga mencapai Rp512,17 miliar karena berjanji akan membeli kembali saham itu dengan harga yang lebih tinggi.

Penjualan efek itu tertera dalam Neraca Bank Mutiara Bank Mutiara per 30 September 2009. Neraca itu mencantumkan kewajiban "Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali" sebesar Rp512,17 miliar.

Boyamin menjelaskan, kewajiban "Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali" sebesar Rp512,17 miliar itu berpotensi membebani negara.

Hal itu disebabkan kepemilikan Bank Century yang berubah menjadi Bank Mutiara masih di tangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Jadi sangat mungkin pelunasan pembelian efek itu akan menggunakan uang negara melalui LPS," kata Boyamin.

(ANTARA News)
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us