Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Notification of Citizen Lawsuit Due To Traffic in DKI Jakarta
March 15th 2012
 

Bersama ini, Kami LexRegis Agustinus Dawarja & Partners menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, dan semua pihak Tergugat maupun Turut Tergugat, bahwa pada saat ini Kami sedang mengajukan Gugatan Citizen Lawsuit atas kemacetan di Jakarta,  dengan register Perkara No. 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 31 Januari 2012 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun isi dari Gugatan kami adalah sebagaimana kami lampirkan di sini. Demikian pemberitahuan ini Kami sampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.


Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

di Jakarta

 

Perihal : GUGATAN CITIZEN LAWSUIT (GUGATAN WARGA NEGARA)

 

Dengan Hormat,

Bertandatangan di bawah ini, Agustinus Dawarja, S.H., dan Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li; Advokat dan Konsultan Hukum pada LexRegis Agustinus Dawarja & Partners, beralamat di Menara Duta Lantai 6, Wing C, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-9 Jakarta 12910, Indonesia.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Para Penggugat.


Dengan ini bermaksud mengajukan Gugatan kepada:


1.

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, yang beralamat di Jl Merdeka Selatan, Jakarta. Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat I;

 

 

2.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, yang beralamat di Gedung DPRD, Jl. Kebon Sirih No. 18 Jakarta Pusat. Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat II;

 

 

3.

Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia, yang beralamat di Istana Negara, Jl. Veteran No. 16 Jakarta. Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat III;

 

 

4.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beralamat di Jl. Kramat Raya No. 146 - Jakarta Pusat. Selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Tergugat I;

 

 

5.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera yang beralamat di MD Building, Jalan TB.Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Tergugat II;

 

 

6.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan yang beralamat di Jl Lenteng Agung Jakarta Selatan. Selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Tergugat III;

 

 

7.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya yang beralamat di Jl. Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat. Selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Tergugat IV;

 

8.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat. Selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Tergugat V;

 

 

9.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya yang beralamat di Jl. Harsono RM no. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Tergugat VI;

 

 

10.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional yang beralamat di Jl. Warung Buncit Raya No. 17 Jakarta Selatan. Selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Tergugat VII

 

 

11.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera yang beralamat di Jl. Letjen. S. Parman No. 6G, Bundaran Slipi, Jakarta Barat. Selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Tergugat VIII;

 

 

12.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat Jl. Diponegoro No. 1 Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Tergugat IX;

 

 

13.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Jl. Kalibata Timur No. 12 Jakarta Selatan. Selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Tergugat X.

 

 

 

Apabila segenap Turut Tergugat di atas diidentifikasikan secara bersama sama,selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat.

 

 

 

Adapun Gugatan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

 

1.

Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, yang berprofesi sebagai Advokat dan bekerja di Jakarta, yang selama ini menggunakan seluruh ruas jalan di DKI Jakarta sebagai fasilitas umum yang seharusnya berhak atas rasa nyaman dengan lancarnya perjalanan saat melalui ruas jalanan di DKI Jakarta;

 

 

2.

Bahwa rasa tidak nyaman tersebut, disebabkan karena tidak sebandingnya jumlah kendaraan dengan ruas jalan yang ada di DKI Jakarta, yang pada akhirnya mengakibatkan kemacetan yang luar biasa hebatnya. Kemacetan di seluruh ruas jalan di DKI Jakarta, terjadi hampir setiap jam kerja dan hal ini dapat mengganggu keselamatan dalam berkendara karena kemacetan tersebut menimbulkan kelelahan yang sangat, dalam berkendara;

 

 

3.

Bahwa kemacetan akan lebih bertambah parah apabila kota DKI. Jakarta sedang diguyur hujan. Sehingga dapat dipastikan hampir seluruh ruas jala-jalan di DKI Jakarta akan macet total;

 

4.

Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya, yang Para Penggugat kutip dari situs berita kompas.com pada tanggal 05 Agustus 2011, saat ini jumlah kendaraan yang beredar di Jakarta adalah sebanyak 11.362.396 unit yang terdiri dari roda dua sebanyak 8.244.346 unit dan roda empat sebanyak 3.118.050 unit. Dari jumlah ini, 98% (Sembilan puluh delapan persen) adalah kendaraan pribadi, sedangkan sisanya sebanyak 859.692 unit atau 2% (dua persen)-nya, angkutan umum yang mengangkut 66% (enam puluh enam persen) total penduduk Jakarta. Bahkan data Dinas Perhubungan DKI. Jakarta tahun 2008 menunjukkan, pertambahan jumlah sepeda motor sekitar 1.500 unit per hari dan jumlah mobil bertambah 250 unit per hari, dan total jumlah kendaraan yang melaju di jalanan mencapai sekitar lima juta unit per hari.[1]

 

 

 

5.

Bahwa banyaknya jumlah kendaraan di DKI Jakarta saat ini, tidak diikuti dengan penambahan ruas jalan yang memadai, sehingga dapat dipastikan kemacetan di ruas jalanan di DKI Jakarta terjadi hampir sepanjang waktu.

 

Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Royke Lumowa, jumlah kendaraan itu tidak sebanding dengan luas ruas jalan yang ada. ‎​Panjang jalan di Jakarta hanya 7.650 km dan luas jalan 40,1 km atau 0,26 persen dari luas wilayah DKI. Sedangkan pertumbuhan panjang jalan hanya 0,01 persen per tahun.[2]

 

Bahkan selain itu, sudah menjadi suatu adagium dalam masyarakat bahwa “Kalau Gak Macet Bukan Jakarta Namanya”;

 

 

6.

Bahwa kemacetan di seluruh ruas jalan di DKI Jakarta, tidak hanya menggangu kesehatan fisik dan psikis Para Penggugat semata, tetapi juga menimbulkan pemborosan yang sangat luar biasa terhadap penggunaan bahan bakar kendaraan, yang selalu diserukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk berhemat penggunaanya. Sungguh merupakan SUATU HAL YANG MUSTAHIL, untuk mengikuti seruan pemerintah tersebut, manakala kemacetan yang begitu dahsyatnya masih terjadi di DKI. Jakarta;

 

 

7.

Bahwa selanjutnya, akibat kemacetan ini maka Tergugat I akan sangat diuntungkan sebab berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka setiap bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan, akan dikenakan pajak, sehingga kesimpulannya adalah semakin boros penggunaan bahan bakar, maka Tergugat I akan semakin diuntungkan;

 

 

 

Adapun ketentuan pasal di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

 

·        

Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: Jenis pajak provinsi terdiri atas:

 

 

a.

…;

 

 

b.

…;

 

 

c.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;

 

 

d.

…;

 

 

e.

…;

 

 

 

 

 

·        

Pasal 16 yang berbunyi: Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk kendaraan yang digunakan di air.

 

 

 

 

·        

Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi: subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.

 

 

 

 

Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa Tergugat I akan mendapat keuntungan dari kemacetan yang terjadi.

 

 

8.

Bahwa pemborosan yang terjadi terhadap penggunaan bahan bakar serta pemborosan waktu dapat di ilustrasikan sebagai berikut:

 

A.

PEMBOROSAN BBM

 

 

 

 

 

Dapat dihitung dengan rumus sederhana sebagai berikut:

 

 

 

 

 

(Jumlah kendaraan bermotor) X (penggunaan rata-rata BBM sehari dengan asumsi menggunakan premium) X (harga BBM Premium)

 

 

 

 

 

= 11.362.396 unit X 3 liter X Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

= Rp. 153.392.346.000,- (seratus lima puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)  / hari.

 

 

 

 

 

Dengan demikian jika dihitung selama 1 tahun maka jumlah penggunaan bahan bakar minyak kendaraan bermotor menjadi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

= Rp. 153. 392.346.000 (seratus lima puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)  X 365 hari

 

 

 

 

 

= Rp. 55.988.206.290.000,- (lima puluh lima trilyun sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

 

 

 

 

 

Dari jumlah sebesar Rp. 55.988.206.290.000,- (lima puluh lima trilyun sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut, maka setiap tahunnya Tergugat I mendapatkan pemasukan atau keuntungan sebesar Rp. 5.598.820.629.000 (lima trilyun lima ratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan asumsi bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak yang diterima oleh Tergugat I maksimal sebesar 10% (sepuluh persen).

 

 

 

 

B.

PEMBOROSAN WAKTU KERJA EFEKTIF

 

 

 

 

 

Perhitungan waktu ini, dihitung berdasarkan rata-rata waktu tempuh pengguna jalan dalam berkendara di DKI Jakarta pada waktu berangkat kerja dan pulang kerja selama 1,5 Jam sebagai berikut:

 

 

 

 

 

·         3 Jam X 5 Hari X 4 Minggu = 60 Jam / bulan.

 Dalam 1 Tahun maka menjadi:

·         60 Jam X 12 Bulan = 720 Jam.

Selanjutnya jika dalam 1 hari waktu efektif kerja adalah 8 Jam maka:

·         720 : 8 jam = 90 hari kerja efektif  atau setara dengan 3 bulan hari kerja efektif.

 

 

 

 

 

Dengan demikian dalam waktu 25 Tahun (masa kerja efektif) maka waktu efektif kerja yang terbuang sia-sia adalah:

·         3 bulan X 25 = 75 Bulan (6,25 tahun hari kerja efektif).

 

 

 

 

 

Fakta di atas sungguh sangat menyakitkan, mengingat waktu selama itu hanya terbuang sia-sia untuk duduk ataupun berdiri di atas kendaraan bermotor akibat kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta. Bukankah akan lebih indah apabila waktu yang dibuang sia-sia tersebut dipergunakan untuk bekerja atau berkumpul bersama keluarga yang kita sayangi?;

 

 

9.

Bahwa sejatinya Tergugat III telah memberikan peringatan kepada Pemerintah Propinsi DKI. Jakarta, agar segera melakukan tindakan untuk mencegah kemacetan di DKI. Jakarta.[3] Namun faktanya sampai surat gugatan ini diajukan, belum ada tindakan nyata yang membawa dampak signifikan untuk mengatasi kemacetan di DKI. Jakarta, bahkan kemacetan yang terjadi justru semakin bertambah parah;

 

 

10.

Bahwa selain itu, angkutan umum (termasuk Transjakarta) yang disediakan oleh Tergugat I untuk mengatasi kemacetan, faktanya dari sisi jumlah masih sangat jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan para masyarakat yang menggunakannya, sehingga seringkali Para Penggugat harus menunggu sampai lebih dari 1 jam agar bisa menaiki angkutan umum tersebut, terlebih saat menaiki angkutan umum tersebut, Para Penggugat seringkali harus berdiri berdesakan dengan sangat lama, karena jalanan tetap macet. Hal ini sungguh-sungguh sangat tidak nyaman, mengingat Profesi Para Penggugat sebagai seorang Advokat mengharuskan Para Penggugat untuk hadir tepat waktu dalam setiap acara yang diagendakan;

 

 

11.

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai penyelenggara Negara, dalam menjalankan pemerintahannya harus tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang di dalamnya mengamanatkan pada pemerintah untuk menjamin hak-hak warga Negara termasuk untuk mendapatkan rasa aman, dan nyaman. Namun sebagai penyelenggara Negara yang memiliki otoritas penuh, dengan tidak mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat mengatasi kemacetan di DKI Jakarta dengan segera, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum karena merugikan hak-hak asasi Para Penggugat sebagai warga Negara yang menggunakan fasilitas umum berupa ruas jalanan di DKI Jakarta;

 

Selanjutnya, Turut Tergugat sebagai pemegang amanah rakyat, pada faktanya juga hanya berdiam diri, dan tidak melakukan usaha apapun dalam memperjuangkan bebasnya Jakarta dari kemacetan yang telah nyata membawa kerugian bagi warga Negara yang berada di DKI Jakarta.

 

 

12.

Bahwa ketentuan Undang-Undang yang dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah sebagai berikut:

 

A.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945:

 

 

 

 

 

”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

 

 

 

 

B.

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

 

 

 

 

 

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

 

 

 

 

C.

Pasal 35 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

 

 

 

 

 

”Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

 

 

 

 

13.

Bahwa dengan demikian, menjadi patut apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi:

 

 

 

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

 

 

 

Selanjutnya Pasal 1366 KUHPerdata berbunyi:

 

 

 

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya“.

 

 

14.

Bahwa daripada memilih diam dan tidak melakukan apapun, sesungguhnya ada beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta, antara lain: 1). Menambah jumlah angkutan umum yang ada saat ini, sehingga masyarakat tidak harus menunggu lama, untuk dapat naik angkutan umum; 2). Menaikkan pajak kendaraan bermotor milik pribadi  dengan sangat tinggi, baik itu roda empat maupun roda dua, sehingga pertumbuhan  jumlah kendaraan pribadi dapat ditekan; 3). Menaikkan tarif parkir di pinggir-pinggir jalan di DKI Jakarta atau melarang parkir seluruh kendaraan, sehingga tidak ada kendaraan yang parkir di badan jalan dan menghambat laju lalu lintas; 4). Melarang seluruh pedagang kaki lima, untuk berjualan di trotoar atau di pinggir jalan-jalan utama di DKI Jakarta; 5). Pembatasan kendaran bermotor berdasarkan usia kendaraan; dan yang terakhir 6). Moratorium kendaraan baru di wilayah Jabodetabek selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan kedepan.

 

 

15.

Bahwa atas dasar alasan-alasan di atas menjadi adil dan sah apabila Para Penggugat pada petitumnya nanti memohon agar majelis hakim menerima/ mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

 

 

Bahwa berdasarkan segala hal di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

 

PRIMER

 

1.

Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan Gugatan Citizen Law Suit Para Penggugat adalah sah;

3.

Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4.

Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi dan melindungi Hak Asasi Penggugat termasuk Hak Asasi warga kota Jakarta;

5.

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengeluarkan kebijakan dengan segera untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, antara lain:

a.    Menambah jumlah angkutan umum yang ada saat ini;

b.    Menaikkan pajak kendaraan bermotor dengan sangat tinggi, baik itu roda empat maupun roda dua milik pribadi;

c.    Menaikkan tarif parkir di pinggir-pinggir jalan di DKI Jakarta dan melarang parkir seluruh kendaraan di badan jalan;

d.    Melarang seluruh pedagang kaki lima, untuk berjualan di trotoar atau di pinggir jalan-jalan utama di DKI Jakarta;

e.    Pembatasan kendaran bermotor berdasarkan usia kendaraan; dan

f.     Moratorium kendaraan baru di wilayah Jabodetabek selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan kedepan.

6.

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat dan warga kota Jakarta dalam sekurang-kurangnya 2 media cetak Nasional;

7.

Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.

 

 

SUBSIDAIR

 

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

 

Demikian Surat Gugatan ini Kami sampaikan, atas perhatian dan budi baiknya, Kami haturkan terima kasih.

 

Jakarta, 30 Januari 2012

Hormat Kami,

LexRegis Agustinus Dawarja & Partners

 

ttd

 

(Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li.)

 

ttd

 

(Agustinus Dawarja, S.H.)



[2] http://www.detiknews.com/read/2011/03/03/154929/1584040/10/penyebab-kemacetan-di-jakarta-menurut-polisi. diunduh pada tanggal 16 Januari 2012.

[3] http://nasional.kompas.com/read/2011/02/22/16325673/dki.tak.bisa.sendirian.atasi.kemacetan

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us