Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Jakarta In Traffic Emergency, Two Citizens Sue SBY & Foke
June 22th 2012
 
Senin, 18/06/2012 18:33 WIB
Andi Saputra - detikNews

Jakarta | Apa yang dilakukan jika kesal dengan macet Jakarta? Umumnya warga Jakarta menggerutu, tetapi tidak dengan 2 warga ini, Agustinus Dawarja dan Ngurah Anditya. Mereka mengggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

"Kami memohon majelis hakim untuk menghukum Presiden SBY dan Fauzi Bowo untuk mengeluarkan kebijakan dengan segera untuk mengatasi kemacetan Jakarta," ujar Ngurah saat berbincang dengan detikcom, Senin (18/6/2012).

Dalam permohonan citizen law suit ini, mereka meminta SBY dan Foke membuat 8 kebijakan untuk menanggulangi macet. Mereka tidak menuntut gugatan dalam besaran uang. "Citizen law suit (gugatan warga negara terhadap negara) memang tidak ada nilai gugatan materi," ujar Ngurah.

Sebagai advokat yang berkantor di kawasan segitiga emas Kuningan, Jakarta, kemacetan merupakan mimpi buruk bagi mereka. Ngurah merasa hal ini juga dirasakan oleh seluruh orang yang hendak beraktivitas di Jakarta dan sekitarnya. 

"Kami mendaftarkan kasus ini pada 31 Januari 2012 lalu. Besok sidang lanjutan dengan agenda pembuktian," ungkap Ngurah.

Menurut Ngurah, SBY dan Foke telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena membiarkan dan tidak mengatasi kemacetan di Jakarta yang terjadi secara terus menerus. Akibatnya, kemacetan tersebut merugikan masyarakat Jakarta pada umumnya dan penggugat pada khususnya.

Kerugian dimaksud tidak saja kerugian materiil seperti pemborosan bahan bakar tetapi juga kerugian immateriil seperti kelelahan fisik, stres, tidak nyaman, terpotongnya jam kerja, lingkungan yang tidak bersih dan banyak lagi persoalan sosial lainnya. 

"Kondisi ini terjadi karena pemerintah DKI Jakarta pun Pemerintah Indonesia, tidak melakukan apa pun untuk mengatasi kemacetan di ibukota Negara ini. Padahal, kemacetan ini bukanlah masalah yang tidak bisa diatasi asalkan ada kemauan politik dari pemerintah DKI Jakarta dan juga Pemerintah Indonesia," beber Ngurah memberikan alasan.

"Apakah gugatan ini ada kaitannya dengan Pilkada DKI Jakarta?" tanya detikcom.

"Tidak ada. Buktinya, 10 partai di DPRD DKI Jakarta kami gugat juga, meski belakangan partai ini dihapus oleh majelis hakim dari daftar para tergugat," jawab Ngurah.

(asp/vit)
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us