Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
June 22th 2012
 
Penulis : Vini Mariyane Rosya
Selasa, 19 Juni 2012 10:57 WIB

JAKARTA--MICOM: Kalau tidak macet, bukan Jakarta namanya. Adagium tersebut sepertinya tidak berlaku bagi dua warga Jakarta, Agustinus Dawarja dan Ngurah Anditya Ari Firnanda. Akibat kemacetan di Jakarta, kedua warga yang berprofesi sebagai pengacara tersebut menggugat Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Gugatan ini didasari atas penilaian mereka bahwa kemacetan Jakarta merupakan bukti kegagalan Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kemacetan di DKI Jakarta telah sangat merugikan masyarakat Jakarta, baik kerugian materiil maupun immateriil. Tapi, Pemprov DKI, DPRD DKI Jakata dan Presiden selaku pihak yang berwenang tak melakukan apa pun untuk mengatasinya," ungkap Agustinus, dalam rilis yang diterima, Selasa (19/6).

Agustinus memaparkan kerugian dimaksud tidak saja kerugian materil seperti pemborosan bahan bakar, tetapi juga kerugian immateriil seperti kelelahan fisik, stres, tidak nyaman, terpotongnya jam kerja, lingkungan yang tidak bersih, hingga berdampak pada persoalan sosial lainnya.

"Kemacetan ini bukanlah masalah yang tidak bisa diatasi asalkan ada kemauan politik dari Pemerintah DKI Jakarta dan juga Pemerintah Republik Indonesia," tegas Agustinus.

Dalam gugatan yang teregristrasi dengan No 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 31 Januari 2012, para tergugat dianggap telah melanggar Pasal 2 dan 3 UU No 38/2004 tentang Jalan serta Pasal 213 ayat (2) dan Pasal 216 ayat (1) UU NO. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Padahal, dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (3) UU No 39/1999 tentang HAM telah dijamin setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat," ucap Agustinus.

Agustinus menuntut pelaksanaan delapan kebijakan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Kebijakan tersebut antara lain menambah jumlah angkutan umum yang ada saat ini, menaikkan pajak kendaraan bermotor dengan sangat tinggi, baik itu roda empat maupun roda dua milik pribadi, menaikkan tarif parkir di pinggir-pinggir jalan di Jakarta dan melarang parkir seluruh kendaraan di badan jalan, serta menertibkan (sterilisasi jalan) parkir liar yang ada di ruas-ruas jalan di Jakarta.

Tak hanya itu Pemprov DKI dan Presiden juga diminta melarang seluruh pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar atau di pinggir jalan-jalan utama di Jakarta, melarang angkutan umum berhenti (ngetem) di pinggir jalan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, kecuali memang tersedia tempat yang diperuntukan untuk hal tersebut, melaksanakan pembatasan kendaran bermotor berdasarkan usia kendaraan dan yang terakhir moratorium kendaraan baru di wilayah Jabodetabek selama 6 sampai 12 bulan ke depan.

"Ini semua hingga saat ini belum dilaksanakan. Kalau macet tetap dibiarkan, akan memicu pemborosan BBM," tandas Agustinus. (Vni/OL-10) 

(Source: Media Indonesia)
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us