Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
June 22th 2012
 
VIVAnews – Dua warga Jakarta, Agustinus Dawarja dan Ngurah Anditya, menggugat empat pihak terkait kemacetan akut yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. Keempat tergugat itu adalah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, DPRD DKI Jakarta, dan 10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD DKI.

Namun ternyata ada dua pihak yang tidak pernah mengadiri persidangan kemacetan DKI Jakarta itu. Mereka adalah DPRD DKI Jakarta dan 10 partai politik di DKI. Keduanya tidak pernah hadir sejak sidang perdana hingga sidang lanjutan yang digelar hari ini, Selasa 19 Juni 2012.

Alhasil, majelis hakim mencoret DPRD DKI dan 10 partai politik di DKI dari daftar gugatan yang diajukan Anditya dan Agustinus. “Majelis hakim mencoret Tergugat II (DPRD DKI) dan Tergugat IV (10 parpol) karena tidak pernah hadir selama enam bulan ini, dan itu berbanding terbalik dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya murah,” kata Anditya.

Dengan dicoretnya dua tergugat itu, praktis tinggal Tergugat I (Foke) dan Tergugat III (SBY) yang harus menghadapi gugatan citizen law suit ini. Artinya, Fauzi Bowo selaku Kepala Pemerintah Provinsi DKI dan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Kepala Pemerintah RI lah yang diminta penggugat untuk mengeluarkan kebijakan guna mengatasi kemacetan di Jakarta.

Kemacetan dinilai telah merugikan masyarakat Jakarta. Tidak hanya kerugian materiil seperti pemborosan bahan bakar, masyarakat juga mengalami kerugian immateriil seperti kelelahan fisik, stres, tidak nyaman, terpotongnya jam kerja, lingkungan yang tidak bersih, dan beragam persoalan sosial lain.

Kondisi ini terjadi karena pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah Indonesia dinilai tidak melakukan apa pun untuk mengatasi kemacetan di ibukota negara ini. "Padahal kemacetan bukan masalah yang tidak bisa diatasi asal ada kemauan politik dari pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah Indonesia,” kata Anditya yang berprofesi sebagai advokat dan berkantor di kawasan macet, segitiga emas Kuningan, Jakarta. (umi)

(Source: VIVAnews)
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us